Diperbolehkannya virtual office diatur dalam Butir 1 Surat Edaran, yaitu:

1. Surat Keterangan Domisili perusahaan/ badan usaha/ perusahaan / perorangan/ koperasi berkantor virtual (virtual office) dan izin usaha lanjutannya (misalnya SIUP, TOP, TDUP, IUJK, dan lain-lain) dapat diberikan kepada pelaku usaha pengguna virtual office yang merupakan:

A). Badan usaha yang telah memiliki kantor atau lokasi aktivitas usaha yang sesuai dengan zonasi dan harus dibuktikan dengan dokumen yang sah misalnya SKDBU atau lzin Usaha yang mencantumkan lokasi kantor atau lokasi aktivitas usaha tersebut.

B). Badan usaha/perusahaan perorangan yang beraktivitas di rumah tinggal atau di lokasi non-permanen (seperti co-working space atau ruang pub!ik lainnya yang tidak menetap) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

• Tidak mengubah fungsi rumah tinggal
• Tidak menggunakan bahu jalan sebagai tempat usaha ataupun lahan parkir
• Tidak menimbulkan polusi air, udara, atau suara melebihi skala rumah tangga
• Tidak menggunakan pera!atan atau mesin yang otomatis dalam proses produksi
• Tidak mengganggu ketertiban lingkungan

Badan usaha / perusahaan perorangan tersebut harus melampirkan dokumen resmi atas nama dua orang penanggung jawab; jika merupakan badan usaha diwakili oleh dua orang anggota direksi, jika merupakan perusahaan perorangan diwakili oleh pemilik usaha dan satu penjamin:

– KTP (salah satu direksi/pemilik usaha harus :memiliki KTP DKI Jakarta).

– Kartu Keluarga.

– NPWP Perorangan.

– Data rekening dan surat rekomendasi dari bank.

– Surat Pernyataan bermaterai yang menyatakan kesanggupan memenuhi kriteria 1-5 tersebut di atas.